Kapolda Babel tekankan sinergi pers dan Polri untuk informasi akurat
(Lensababel.com) Pangkalpinang - Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol. Viktor Theodorus Sihombing, menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan insan pers guna mewujudkan penyampaian informasi publik yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
“Hubungan pers dan Polri harus saling menguntungkan. Polri membutuhkan pers, dan pers juga membutuhkan Polri, sehingga pada akhirnya masyarakat yang diuntungkan,” kata Viktor dalam Seminar dan Dialog Publik di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menyampaikan, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital, peran media menjadi sangat vital. Namun demikian, tantangan utama saat ini adalah bagaimana menyajikan informasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga benar dan membangun.
Menurut Viktor, kritik dari media diperbolehkan sepanjang bersifat konstruktif dan tidak merusak. “Kritik itu boleh, tetapi harus membangun daerah. Selama dilandasi tujuan yang sama untuk kebenaran, berbagai perbedaan persepsi dapat disatukan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pandangan para ahli pers yang menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam menyuarakan kebenaran, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Pers harus mampu membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat. Itulah esensi jurnalisme profesional,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Viktor memaparkan tiga tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan pengayoman, serta menegakkan hukum.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan tugas tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri, melainkan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan media.
Oleh karena itu, kemitraan dengan pers dinilai penting sebagai sarana menyosialisasikan program dan kebijakan, sekaligus menjembatani komunikasi antara kepolisian dan publik.
Viktor juga mengingatkan adanya tantangan serius berupa disinformasi, hoaks, dan pemberitaan yang belum terverifikasi, yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial serta merusak kepercayaan masyarakat.
“Satu berita negatif dapat merusak reputasi yang dibangun bertahun-tahun, dan untuk memulihkannya membutuhkan waktu yang lama. Kepercayaan publik itu sangat mahal,” ujarnya.
Ia menambahkan, profesionalisme harus terus dijaga agar informasi yang disampaikan tetap akurat, berimbang, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Kegiatan bertema profesionalisme jurnalisme tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan media dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat di Bangka Belitung.